Ketapang ( sorot10)- Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan butuh strategi yang terukur, terarah dan berbasis data serta partisipasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak di daerah ini.

Penegasan Bupati tersebut disampaikan Kepala Bappeda Ketapang Harto, saat membuka konsultasi publik strategi daerah ( strada) pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Ketapang di Aula Bappeda, Kamis 17/7/2025. Kegiatan ini merupakan program inklusi Pimpinan Daerah Aisyiyah Ketapang.

Kegiatan ini diikuti Lurah, kades, Pengadilan Agama , OPD terkait hingga organisasi wanita dan pers, forum anak daerah , serta jajaran pengurus Aisyiyah Ketapang dan Provinsi.

Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Asih Kurniasih, memaparkan materi strategi dan mendapat banyak tanggapan dari peserta.

Menurut Bupati, perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak hak anak, yang berdampak terhadap masa depan generasi muda. Dimana, anak anak yang seharusnya berkembang optimal justru menghadapi resiko putus sekolah, kehamilan dini , kemiskinan struktural, KDRT, keterbatasan terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Dalam konteks ini , strada akan menjadi dokumen strategis agar pencegahan perkawinan anak oleh semua pihak memiliki arah yang sama.( yas)