Ketapang ( sorot10)-
Rakor pengendalian inflasi daerah kembali di gelar bersama K/L terkait dan pemda baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia secara Hybrid di ikuti oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Islami, pada, Rabu (4/6/2025) di Ruang Rapat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Ketapang.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan sejumlah agenda nasional yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelaksanaan program 3 juta rumah, pembentukan koperasi Merah Putih, serta pelaksanaan program kesehatan gratis dan pendidikan unggulan Garuda (SUGAR).

Tomsi Tohir menegaskan bahwa pemda diminta segera menyediakan minimal tiga lokasi lahan untuk pembangunan dapur umum MBG (Menu Bergizi Gratis) guna mendukung penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan.“Lahan ini bisa berasal dari aset milik pemda atau desa, yang kemudian akan digunakan sementara oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya percepatan penetapan peraturan kepala daerah (perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung kelancaran program pembangunan 3 juta rumah.

Selain itu, Tomsi juga mengingatkan pentingnya legalitas koperasi Merah Putih yang saat ini telah terbentuk di lebih dari 93% wilayah. “Koperasi yang belum memiliki dokumen notaris tidak akan diakui dan tidak bisa menerima bantuan. Launching nasional koperasi ini akan digelar serentak pada 12 Juli 2025,” tegasnya.( r/yas)