Pontianak( sorot10)- Bupati Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, menghadiri Forum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) Borneo ke 8 ditahun 2025 Kalimantan Barat dengan tema “Harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional dan Tata kelola sawit yang kondusif” . Pada Hari Jum’at (22/08/2025) bertempat di Hotel Aston Kota Pontianak.

Bupati hadir sebagai narasumber menyampaikan pengalamannya dalam menangani konflik lahan yang kompleks di wilayahnya. Ia mengungkapkan, konflik dapat diselesaikan hanya dalam tujuh hari setelah ia memberi dua pilihan kepada pihak perusahaan: menyerahkan kasus ke penegak hukum atau melakukan kalkulasi bisnis untuk mencari solusi. Menurutnya, banyak persoalan timbul bukan semata karena substansi masalah, melainkan akibat lemahnya komunikasi dan ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif.

Dalam paparannya, Bupati juga menyinggung berbagai persoalan lain yang kerap muncul di sektor perkebunan, seperti sengketa lahan, pengelolaan plasma, koperasi, hingga pencurian kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya berada di masyarakat atau pengurus koperasi, melainkan juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal perusahaan. Ia bahkan membantah anggapan bahwa praktik korupsi hanya terjadi di birokrasi pemerintah, dengan mencontohkan kasus penangkapan seorang manajer perusahaan karena terlibat pencurian sawit. Karena itu, ia mendorong manajemen perusahaan melakukan introspeksi dan membersihkan internal dari praktik curang.

Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan diberikan pemerintah dengan tujuan mendorong kesejahteraan bersama. Untuk itu, ia menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga pilar: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keuntungan dari investasi tidak boleh hanya dieksploitasi oleh perusahaan, tetapi harus turut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.
( r/yas)